Kementerian Kesehatan Mengatakan Ada Kebocoran 1,3 Juta Data eHAC Tak Terkait Aplikasi Peduli Lindungi

Jakarta - Sekitar 1,3 juta data yang terdaftar di aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga mengalami kebocoran.

Data tersebut terdiri dari informasi pribadi masyarakat seperti nama dan NIK yang sebelumnya diwajibkan diisi melalui aplikasi ini terkait syarat menggunakan transportasi udara selama pandemi COVID-19.

Atas dugaan kebocoran tersebut, Kemenkes mengklarifikasi bahwa dugaan kebocoran tersebut terjadi pada aplikasi eHAC yang lama. Saat ini aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sejak 2 Juli lalu.

"Kebocoran data terjadi di aplikasi eHAC yang lama yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021 tepatnya 2 Juli 2021, sesuai dengan Surat Edaran dari Kemenkes No.HK/02/01/Menkes/847/2021 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi penggunaan transportasi udara yang terintegrasi dengan PeduliLindungi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'ruf, dalam keterangan pers virtual, Selasa (31/8).

Dia pun menegaskan bahwa dugaan kebocoran data ini tak ada kaitannya dengan PeduliLindungi. Terkait kabar ini, pihak kementerian dan lembaga terkait dengan melakukan investigasi lanjutan. Anas menambahkan, dugaan kebocoran ini kemungkinan terjadi pada pihak mitra dari Kemenkes.

"Dugaan kebocoran ini tidak terkait dengan aplikasi eHAC yang ada di PeduliLindungi dan saat ini tengah dilakukan investigasi dan peninjauan lebih lanjut terkait info dugaan kebocoran ini," tambahnya.

"Dugaan kebocoran data di eHAC yang lama diakibatkan kemungkinan adanya dugaan kebocoran di pihak mitra dan ini sudah diketahui pemerintah," sambungnya.

Aplikasi Peduli Lindungi saat ini perannya begitu vital. Setiap masyarakat yang ingin masuk mal dan naik transportasi udara wajib mengisi data di aplikasi ini. Ke depannya hampir seluruh aspek kehidupan disinkronkan ke aplikasi Peduli Lindungi.

Selain itu, Anas juga menyampaikan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan yakni dengan melibatkan Kemkominfo maupun lembaga terkait lainnya.

"Dan saat ini pemerintah sudah melakukan tindakan pencegahan serta melakukan upaya lebih lanjut dengan melibatkan Kemkominfo dan pihak berwajib dengan amanat peraturan pemerintah No. 17 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta agar masyarakat tak lagi menggunakan aplikasi lama tersebut dan segera menghapusnya. Aplikasi tersebut bisa digunakan melalui PeduliLindungi.
"Pemerintah juga meminta kepada masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, atau men-delete atau uninstall aplikasi eHAC yang lama yang terpisah," pungkas Anas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Karena Ada Kecurangan Pemilihan Pegawai Kereta Api, Massa di India Bakar Gerbong Kereta

Jakarta -  Massa yang marah di negara bagian Bihar, India timur membakar gerbong kereta api pada Rabu dalam unjuk rasa menuntut proses rekrutmen yang adil dan transparan di perusahaan kereta api pemerintah. Polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan pukulan tongkat. Awal pekan ini muncul klaim para pelamar kerja bahwa ujian masuk pegawai sektor kereta api yang dikelola pemerintah berlangsung curang. Unjuk rasa dimulai dalam skala kecil pada Senin tapi kemudian meluas, di mana massa melempari batu ke gerbong kereta, menutup rel, dan membakar patung Perdana Menteri India Narendra Modi. Puluhan orang ditangkap karena ikut dalam demonstrasi tersebut, yang berlangsung di stasiun kereta api di Bihar dan Uttar Pradesh. Polisi dikritik karena tindakan kerasnya terhadap para demonstran . Sejumlah video clip di media sosial menunjukkan petugas menerobos masuk ke rumah tersangka demonstran dan mencambuk mereka. "Pemuda memiliki hak untuk berbicara tentang pengangguran,"
Baca selengkapnya

Negara Italia dan Jerman Larang Masuk Imigran dari India Terkait Covid-19 yang Sedang Melonjak

Roma -  Italia dan Jerman melarang masuk para pelancong dari India setelah negara itu melaporkan lonjakan drastis kasus virus Corona (COVID-19). Kedua negara ini menyusul sejumlah negara lainnya, seperti Kanada, Inggris, dan Hong Kong, yang juga membatasi perjalanan dari India. Seperti dilansir AFP, Senin (26/4/2021), Menteri Kesehatan Italia, Roberto Speranza, menyatakan bahwa otoritas Italia melarang seluruh kedatangan dari India, kecuali untuk warga negara Italia. "Saya telah menandatangani dekrit baru yang melarang orang-orang yang pernah berada di India dalam waktu 14 hari terakhir, untuk masuk ke wilayah Italia," ujar Speranza dalam pernyataan by means of Facebook. "Kita tidak boleh lengah," cetusnya, merujuk pada pembukaan kembali perekonomian yang akan dilakukan secara terbatas pada Senin (26/4) waktu setempat. "Warga Italia bisa kembali tapi harus melakukan tes (Corona) sebelum berangkat dan saat tiba, dan tetap berada dalam karantina (setibanya di It
Baca selengkapnya

Pemerintah China Memberikan Sanksi Kepada 26 Pejabat Pemerintah Karena Kelalaian Kasus Covid-19 Melonjak

Jakarta -  Sedikitnya 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Xian, Provinsi Shaanxi, China, dikenai sanksi disiplin menyusul terjadinya gelombang kasus baru COVID-19. Otoritas pengawasan disiplin Partai Komunis China (CPC) Komite Kota Xian juga telah meminta pertanggungjawaban empat pengurus partai terkait upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, demikian media China, Senin. Kota di wilayah barat China yang dihuni 13 juta jiwa itu dinyatakan terkunci (lockdown) sejak Kamis (24/12) setelah ditemukan 140 kasus positif COVID-19. Hingga Minggu (26/12) di China terdapat 162 kasus baru COVID-19, sebanyak 152 kasus di antaranya di Provinsi Shaanxi. Demikian dilaporkan laman Antara, Senin (27/12). Dengan demikian kasus positif COVID-19 di China secara keseluruhan mencapai 101.277 kasus, termasuk 2.158 orang dirawat di rumah sakit dan 13 di antaranya dalam kondisi parah. Angka kesembuhan COVID-19 di China sejak 2020 mencapai 94.483 orang dan kematiannya 4.636 orang. Otoritas kesehatan Kot
Baca selengkapnya